Mendikbud Sebut Skema SNMPTN dengan Kuota tidak Adil

Mendikbud Sebut Skema SNMPTN dengan Kuota tidak Adil

Mendikbud Sebut Skema SNMPTN dengan Kuota tidak Adil

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menuturkan

, kegigihan orangtua mempertahankan sekolah favorit dilakukan karena pertimbangan akan lebih mudah untuk mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang melihat hasil rapor. Apalagi sekolah-sekolah favorit setiap tahun mendapat kuota sangat tinggi.

Menurut Muhadjir, skema SNMPTN dengan kuota ini adalah kebijakan tidak adil

yang seharusnya dihapus. Biarlah anak berjuang sesuai dengan individunya, bukan karena sekolah. Jika memang anak bagus maka meskipun berasal dari sekolah akreditasi C, ia berhak untuk memperebutkan kesempatan masuk SNMPTN, bukan mendapat kesempatan karena berada di sekolah tertentu. Menurut Muhajdir, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan pendidikan sejalan. Sebab, sudah saatnya menghentikan praktik-praktik ketidakadilan. Lanjut dia, orangtua yang ingin anaknya mendapat pendidikan terbaik dan layanan lebih dari kemampuan pemerintah sebaiknya melanjutkan pendidikan sang anak di sekolah swasta. Sebab, negara memberikan fasilitas pendidikan sama kepada seluruh warga masyarakat. Tanpa ada yang mendapat keistimewaan.

Sementara itu, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi mengatakan, ia dan staf khusus Mendikbud,

Hamid Muhammad, telah melakukan dialog bersama provinsi DKI Jakarta, Jateng, dan beberapa provinsi yang keberatan dengan jalur zonasi. Mereka telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Permendikbud.

Pendapat senada juga disampaikan Hamid. Ia menuturkan, semua provinsi mengikuti Permendikbud tentang PPDB. Dijelaskan dia, provinsi yang sebelumnya menolak dan membuat skema berbeda, setelah dialog ternyata kebijakannnya masih dalam skema PPDB yang dimaksud. Semisalnya, Jawa Tengah yang meminta kuota jalur prestasi ditingkatkan atau DKI yang meminta adanya jalur afirmasi. Semua sebetulnya tidak melanggar Permendikbud. Yang terpenting adalah, calon peserta didik yang diprioritaskan memang benar-benar siswa dalam zona tersebut. Selain itu, sekolah harus fokus memprioritaskan para peserta disabilitas

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/3D5DZ9F