Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

pendidikanUmum

Apakah Indonesia Menganut Paham Dualisme Atau Mononisme?

Apakah Indonesia Menganut Paham Dualisme Atau Mononisme?

Apakah Indonesia Menganut Paham Dualisme Atau Mononisme?

legalitas

  1. Arina Sondang, 00000010318

 Sistem hukum di Indonesia sayangnya belum mengindikasikan apakah menganut monisme, dualisme atau kombinasi keduanya. Akan tetapi menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja secara jelas memotret bahwa Indonesia mengarah pada monisme primat hukum internasional.

  1. Kevin Christiansen David, 00000007755

Dalam suatu negara pasti pernah terjadinya suatu persinggungan atau permasalahan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Biasanya, hal ini mungkin terjadi pada saat melakukan Perjanjian Internasional dalam ranah Hukum Nasional.

Namun dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah negara akan mengutamakan Hukum Internasional atau Hukum Nasional?

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan paham atau teori dalam hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Paham itu dibagi menjadi dua, yang dikenal dengan paham Dualisme dan paham Monisme.

Menurut paham Dualisme

Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hakekat Hukum Internasional berbeda dengan Hukum Nasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang jelas terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Namun secara logika paham dualisme akan mengutamakan Hukum Nasional dan mengabaikan Hukum Internasional.

Menurut paham Monisme

Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya. Menurut paham ini, dengan pengutamaan pada Hukum Nasional, Hukum Internasional merupakan kelanjutan Hukum Nasional. Hukum Internasional merupakan Hukum Nasional untuk urusan luar negeri, paham ini cenderung mengabaikan Hukum Internasional.

Berdasarkan paham Monisme dengan pengutamaan pada Hukum Internasional, Hukum Nasional secara hirarkinya lebih rendah dibandingkan dengan Hukum Internasional. Hukum Nasional tunduk pada Hukum Internasional dalam arti Hukum Nasional harus sesuai dengan Hukum Internasional.

Namun dimungkinkan bahwa ada Monisme yang menganggap bahwa Hukum Nasional sejajar dengan Hukum Internasional. Hubungan antara keduanya saling melengkapi. Hal ini tampak dalam Statuta Roma atau Konvensi tentang Terorisme Bonn.

Apakah Indonesia menganut salah satu dari kedua paham tersebut? Jawaban nya adalah belum ada kepastiannya, karena dalam undang-undang di Indonesia yang sekarang ini, belum ada ketentuan atau suatu pasal yang secara jelas menentukan sikap Indonesia. Namun jika melihat kepada pengakuan Indonesia terhadap keberadaan Hukum Internasional, Indonesia lebih menganut paham Monisme. Berdasarkan praktek, Indonesia cenderung pada Monisme dengan pengutamaannya dalam Hukum Internasional.

  1. Rezky Kariema T, 00000010197

Menurut pendapat dan artikel-artikel yang saya baca, Saya melihat Indonesia cenderung menganut Dualisme. Mengapa saya berpendapat demikian? Banyak sekali artikel yang saya baca memberikan jawaban yang kurang jelas atau masih belum menentukan Indonesia menganut Dualisme atau Monisme. Tetapi setelah saya pelajari, praktek Indonesia dalam implementasi perjanjian internasional dalam hukum nasional lebih cenderung ke Dualisme. Terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No.24 tahun 2009 yang berisi “Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana maksud dalam ayat 1 dilakukan dengan UU atau keputusan presiden”. Dengan demikian pemberlakuan Perjanjian Internasional tidak secara langsung. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang Hukum Nasional dan Hukum Internasional sebagai 2 sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Terlihat juga dalam UU No.2 tahun 2000, Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi Hukum Nasional dalam bentuk perundang-undangan, diratifikasi melalui UU dan keputusan Presiden. UU ratifikasi tersebut tidak langsung menjadi Hukum Nasional, UU ratifikasi hanya menjadikan Indonesia terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Contohnya, Indonesia meratifikasi International covenant on Civil and Political rights melalui UU, maka selanjutnya Indonesia harus membuat UU yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam UU yang lebih spesifik.

  1. Melisa Salim, 00000008083

    Saya berpendapat bahwa Indonesia termasuk sebagai negara dualisme. Hukum Internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar adanya metode transformasi dalam inkorporasi perjanjian/hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini, lembaga legislatif (DPR RI) memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden (lembaga eksekutif).

    5. Nova Shyntia Ryan Dinata Purba, 00000009797

    *Dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang yang ada sekarang, belum ada ketentuan (pasal), yang secara tersendiri menentukan sikap Indonesia. Bertumpu pada pengakuan Indonesia terhadap keberadaan Hukum Internasional, Indonesia menganut paham monisme. Berdasarkan praktek, Indonesia cenderung pada monisme dengan pengutamaan Hukum Internasional.Wisnu Aryo Dewanto berpendapat bahwa pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Pasal 7) mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dualisme dengan metode transformasi dalam memasukkan perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasional. Indonesia menganut paham dualisme dalam perkembangannya cendrung menuju paham monisme dengan primat hukum inetrnasional serat pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hokum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya.Pada intinya Indonesia belum menerapkanatau mengambil sikap secara tegas system apakah yang diambil,Monisme atau Dualisme.

    6. Yehuda Bimo

Jika kita mencoba untuk menelaah suatu topik permasalahan yang memunculkan pertanyaan seperti ini : “apakah Hukum Internasional (HI) dan Hukum Nasional (HN) merupakan dua buah sistem hukum yang berbeda dan terpisah atau sebuah kesatuan sistem hukum yang sama?”, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua sistem yang menyangkut HI dengan HN yaitu monisme dan dualisme.


Sumber : Belajar PKN Online

Categories:
pendidikan Umum
You Might Also Like