Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

pendidikan

  Hukum Menimbun Kebutuhan Pokok Menurut Undang-undang

  Hukum Menimbun Kebutuhan Pokok Menurut Undang-undang

  Hukum Menimbun Kebutuhan Pokok Menurut Undang-undang


Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan sanksi bagi para pelaku penimbun bahan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Sangsi itu di antaranya denda 50 miliar rupiah atau kurungan selama lima tahun. Sebanyak 18 jenis barang yang masuk kategori barang kebutuhan pokok yaitu beras medium, telur ayam ras, daging ayam ras, kedelai, susu, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, jagung pipi, garam beryodium, gula kristal putih, bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, ikan (ikan bandeng segar, ikan kembung segar, ikan tongkol), obat generik, vaksin, dan LPG 3 kg.
Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Lasminingsih di Ciawi(Bogor), Sabtu (12/4), menjelaskan pelaku usaha menyimpan (penimbun) barang kebutuhan pokok atau barang penting itu termasuk pidana ekonomi. Contoh kasus  adalah penimbunan bahan bakar minyak (BBM), yaitu para pelaku usaha dengan sengaja menimbun dan baru menjual BBM tersebut saat harga sudah mengalami kenaikan untuk memperoleh keuntungan besar. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107, menyebutkan bahwa “pelaku usaha yang menyimpan barang atau penimbunan  dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah”.

sumber :

https://nashatakram.net/layanan-otomotif-seva-id/

Categories:
pendidikan
You Might Also Like