JENIS ATAU MACAM-MACAM HUKUM

JENIS ATAU MACAM-MACAM HUKUM

JENIS ATAU MACAM-MACAM HUKUM

 

JENIS ATAU MACAM-MACAM HUKUM
JENIS ATAU MACAM-MACAM HUKUM

Menurut bentuknya, aturan itu dibagi menjadi :

1. Hukum Tertulis

yaitu aturan yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. COntoh : aturan pidana dituliskan pada KUHPidana, aturan perdata dicantumkan pada KUHPerdata.

2. Hukum Tidak Tertulis

yaitu aturan yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : aturan susila tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh kawasan tertentu.

Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya aturan tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut aturan tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya yaitu adanya kepastian aturan dan penyederhanaan aturan serta kesatuan hukum. Kekurangannya yaitu aturan tersebut jika dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak sanggup mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.

Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum yang mengatur, yakni aturan yang sanggup diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menciptakan peraturan sendiri.
2. Hukum yang memaksa, yakni aturan yang dalam keadaan apapun mempunyai paksaan yang tegas.

Berdasarkan Sumbernya

Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Undang-Undang, yakni aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat), yakni aturan yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
3. Hukum Jurisprudensi, yakni aturan yang terbentuk alasannya yaitu keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama.
4. Hukum Traktat, yakni aturan yang terbentuk alasannya yaitu adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya.

Menurut tempat berlakunyanya, aturan itu dibagi menjadi :
1. Hukum Nasional yaitu aturan yang berlaku dalam suatu negara.
2. Hukum Internasional yaitu aturan yang mengatur hubungan antar negara.
3. Hukum Asing yaitu aturan yang berlaku di negara asing.

Menurut isinya, aturan itu dibagi menjadi :
1. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu aturan yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan aturan yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit aturan sipil disebut juga aturan perdata.
2. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi aturan pidana, tata negara dan manajemen negara.
a. Hukum Pidana yaitu aturan yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara
b. Hukum Tata Negara yaitu aturan yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara.
c. Hukum Administrasi Negara yaitu aturan yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah sentra dengan daerah.

Menurut cara mempertahankannya, aturan itu dibagi menjadi :
1. Hukum Materiil, yaitu aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh Hukum Pidana, Hukum Perdata. Yang dimaksudkan yaitu Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata Materiil.
2. Hukum Formil, yaitu aturan yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melakukan aturan materiil. Contoh Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Sumber: https://www.pendidik.co.id/pengertian-kartu-kredit-jenis-ciri-keuntungan-kerugiannya-lengkap/