Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Perternakan

Konsep Good Governance

Konsep Good Governance

Konsep Good Governance

Konsep Good Governance

Secara umum penyelengaraan pemerintahan yang dimaksud dalam good governance itu berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas public, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa good governance menunjukan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber social dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integritas bagi kesejahteraan rakyat. Good governance  juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid yang bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dengan demikian good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya, semua unsur perintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat mengahmbat proses pemabangunan.

Sementara itu juga ada yang memahami good governance  sebagai suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen-komponen seperti pemerintahan (government), rakyat (citizen), dan usahawan (business). Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan ini tidak sebanding, dipastikan terjadi pembiasan dan konsep good governance tersebut.

Dalam workshop “Best Practices Reformasi Birokrasi” di Surakarta, Bupati Jembrana I Gede Winasa mengungkapkan dalam konsep governance pada hakikatnya didukung oleh tiga kaki yakni:

  1. Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan public. Penyusunanya baik dilakukan oleh birokrasi maupun birokrasi bersama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses ini tidak hanya pada tataran implementasi, melainkan mulai dari formulasi, implementasi, sampai evaluasi.
  2. Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara para penyelenggara ekonomi, sector pemerintahan diharapkan tidak terlampau banyak campur dan terjun langsung pada sector ekonomi karena ini bisa menimbulkan distrosi mekanisme pasar.
  3. Tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

 

sumber :

https://9apps.id/

Categories:
Perternakan
You Might Also Like