Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Perkebunan

Pendirian Bank Umum Konvensional

Pendirian Bank Umum Konvensional

Pendirian Bank Umum Konvensional

Setiap pihak yang mendirikan kegiatan usaha di bidang perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan bank Indonesia. Syarat pendirian bank Umum diatur dalam Peraturan BI No. 11/1/PBI/2009.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum, izin usaha bank dikeluarkan oleh menteri keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diubah menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 bahwa bank umum dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

  1. Pendirian Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah. ketentuan pasal 1 angka 8 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud prinsip syariah adalah :

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Pendirian bank umum berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana UU No. 21 tahun 2008 tentang perbakan syariah ditambah beberapa ketentuan khusus, yaitu :

  1. menyangkut penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
  2. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas       Syariah

Syarat pendirian Bank Umum sesuai prinsip Syariah berdasarkan Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umun Syariah.

sumber :
https://essayagency417.com/2020/06/11/seva-mobil-bekas/

Categories:
Perkebunan
You Might Also Like