Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Perkebunan

 Pendirian Unit Usaha Syariah

 Pendirian Unit Usaha Syariah

 Pendirian Unit Usaha Syariah

Peraturan BI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Model seperti ini dikenal dengan dual banking system, yaitu terselenggaranya dua sistem prbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan). Operasi bank syariah sendiri tidak berdiri sendiri tetapi masih menginduk pada bank konvensional. Dengan demikian operasional perbankan syariah tersebut hanya pengembangan bank umum konvensional, model seperti ini biasanya disebut dengan unit usaha syariah (UUS).

Menurut Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tantang Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat (3) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Syarat pendirian Unit Usaha Syariah diatur dalam Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tantang Unit Usaha Syariah.

  1. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Syarat pendirian BPR diatur dalam BI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

  1. Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Sebagaimana Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 1 ayat (1) bahwasanya bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabel kesimpulan syarat-syarat pendirian bank, antara lain :

sumber :
https://mitradesain.co.id/2020/06/11/seva-mobil-bekas/

Categories:
Perkebunan
You Might Also Like