Pernyataan Kadisdik Jabar Buat Resah Ribuan Guru Honorer

Pernyataan Kadisdik Jabar Buat Resah Ribuan Guru Honorer

Pernyataan Kadisdik Jabar Buat Resah Ribuan Guru Honorer

Pernyataan Kadisdik Jabar Buat Resah Ribuan Guru Honorer
Pernyataan Kadisdik Jabar Buat Resah Ribuan Guru Honorer

Beredarnya resume rapat berisi kutipan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat

, Ahmad Hadadi tentang keharusan mengajar tatap muka 32 jam per minggu bagi guru aparatur sipil negara (ASN), memicu keresahan ribuan guru honorer di Jabar.

Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Yomanius Untung menilai keharusan mengajar tatap muka di kelas menunjukkan Dinas Pendidikan mencoba menyederhanakan masalah pelik pendidikan di Jawa Barat.

Selain tidak sesuai ditinjau dari sudut pandang anggaran, Kadisdik dianggap kurang

memahami dengan baik profesi guru. Guru, tegas Untung, tidak bisa dipersamakan dengan ASN lain di pemerintahan. Alasannya, untuk hadir di depan kelas selama dua jam pelajaran misalnya, guru memerlukan persiapan mengajar yang tidak ringan.

Jangan salah, tugas guru itu tidak mudah. Jangan anggap ASN guru dengan pegawai

pemerintah lainnya sama. Jelas beda. Kalau kita menyimak Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, maka tugas guru itu bukan hanya mengajar. Harusnya tugas-tugas lain itu ekuivalen dengan mengajar tatap muka,” kata Yomanius Untung kepada RMOLJabar, Rabu (24/1).

Mengutip bunyi PP 19/2017, Untung menguraikan, Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Sejalan dengan itu, Untung meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk bertindak secara lebih hati-hati dalam menentukan kewajiban mengajar tersebut. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tersebut menilai informasi yang beredar tersebut belum bisa dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah.

Alasannya, secara kelembagaan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan belum pernah mengeluarkan kebijakan tersebut.

 

Sumber :

https://rushor.com/sejarah-pasar-modal/