Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

Moto situs Anda bisa diletakkan di sini

pendidikan

SUMBER HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG

SUMBER HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG

SUMBER HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG

SUMBER HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG

          ( UUPR)

          Berkaitan dengan konsep – konsep penting tentang hukum yang berhubungan denga UUPR  terdapat tiga konsep hukum yang perlu dipahami sebagai instrumen untuk dapat efektifnya pelaksanaan UUPR ,yaitu :

  1. Hukum Perdata  Mengenai hak milik ,konsep gugatan ( standing to sue ) yang mana pada dasarnya merupakan pengertian sederhana tentang hak milik dan hak kekayaan dimana seseorang ( pribadi atau kelompok ) dapat memanfaatkan secara bebas , hak ini dilindungi oleh undang – undang .sumber daya alam yang meliputi tanah ,air ,hutan ,udara dan energi merupakan bahasn alam yang keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan bagi hidup manusia dan mahkuk hidup lainnya
  2. Hukum Publik berkaitan dengan instrumen /perangkat yang tersedia untuk digunakan pemerintah dalam melaksanakan yang berkaitan dengan masyarakat umum untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan .dasar perbuatan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan itu adalah :

Ø  the power of eminent domain  yaitu kekuasaan yang diberikan hak kepada pemerintah untuk mencabut atau memberikan suatu hak milik untuk tujuan publik

Ø  the public power yaitu kekuasaan pemerintah  untuk mengatur perilaku warga negara dalam  kaitannya dengan kesejahteraan umum ,keamanan dan ketahanan bangsa serta moral jati diri bangsa

Ø  perpajakan yaitu kekuasaan negara untuk mengatur ,menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan kesejahteraan masyarakat atau sebagai bentuk pengawasan ( disensitief ) terhadap kegiatan atua perbuatan .

C.           PENATAAN RUANG  DAN PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

          Penataan ruang merupakan upaya pemanfaaatan kombinasi sumber daya secara terpadu  ,meskipun  meskipun pada pelaksanaanya azas ini sering  tidak jelas yang juga berarti bahwa hukum materialnya tidak jelas .

          Penyelesaian perkara  – perkara pencemaran lingkungan atau pengerusakan sumber daya alam dengan jalur di pengadilan , sebagai suatu wadah untuk memutuskan suatu perkara pidana atau perdata yang tidak dapat di selesaiakn dengan jalan musyawarah masyarakat adapun kelemahan dari hukum material yaitu harus adanya barang bukti ,dengan tidak lengkapnya pemenuhan hukum material mengakibatkan sulitnya diputuskan suatu perkara .karena itu Undang – Undang  No 4Tahun 1984 tentang pokok –pokok Pengelolaan Lingkungsn Hidup menjadi kurang efektif pelaksanaanya sebagai alat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Demikianpula Undang –Undang  No 24  Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ( UUPR ) yang lebih bebobot hukum formal dari pada hukum material seperti dalam pengertian pemanfaatan ruang ,dalm penataan ruang lebih bermuatan normatif sebagai hukum formal dari pada pengertian penggunaan lahan / tanah yang lebih bermuatan hukum material.

          Pemerintahbertujuan agar pembanguna dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri ,menciptakan kondisi ekonomi rakyat yang kukuh,mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia . meningkatkan kemampuan produksi masyarakat desa agar dapat meningkatkan keterkaitan ekonmi perekonomian dengan sistem perekonomiam wilayah yang lebih integralistikmelalui upaya pengembangan wilayah daan kawasan terpadu . mengentaskan masalah kemiskinan untuk dapat mewujudkan kesejshteraan masyarakat dengan penyediaan pengembangan sarana dan prasarana . memperkuat lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga masyarakat .

sumber :

Beach Buggy Blitz 1.5 Apk + Mod (Unlimited Money)

Categories:
pendidikan
You Might Also Like