Wali Kota Bogor Bakal Masukkan Materi Antikorupsi ke Pelajaran SD-SMP

Wali Kota Bogor Bakal Masukkan Materi Antikorupsi ke Pelajaran SD-SMP

Wali Kota Bogor Bakal Masukkan Materi Antikorupsi ke Pelajaran SD-SMP

Wali Kota Bogor Bakal Masukkan Materi Antikorupsi ke Pelajaran SD-SMP
Wali Kota Bogor Bakal Masukkan Materi Antikorupsi ke Pelajaran SD-SMP

Wali Kota Bogor Bima Arya dan jajarannya mendatangi KPK dan menggelar pertemuan dengan Pimpinan KPK

. Usai pertemuan, Bima menyatakan pihaknya menyepakati sejumlah hal dengan KPK.

Salah satunya, kata Bima ialah pihaknya bakal mewajibkan SD-SMP di Kota Bogor untuk memasukkan materi antikorupsi. Dia menyatakan dirinya bakal mengeluarkan peraturan wali kota untuk menindaklanjuti hal itu.

“Pertama kami segera mewajibkan SD-SMP di Kota Bogor untuk memasukkan mata pelajaran antikorupsi. Minggu depan saya akan keluarkan Perwali-nya,” ucap Bima di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2019).

Baca juga: Anies Sebut Banjir Kiriman Hulu, Walkot Bogor Mengaku Sudah Mencegah

Bima juga mengatakan ada sejumlah masukan dari Pimpinan KPK untuk pencegahan korupsi di Pemkot Bogor. Dia juga mengatakan telah menyampaikan sejumlah kendala di daerah yang butuh perhatian dari KPK.

Dia menyebut pertemuan dengan pimpinan KPK ini untuk membuat pemerintahannya bersih. Bima mengaku tak ingin peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi di Bogor.

“Kita tidak ingin di Kota Bogor ada peristiwa yang sama dengan daerah lain, apalagi OTT,” ucap Bima.

Baca juga: Bima Arya: Komunikasi Jokowi-Zulhas Baik, Pasti Ada Arah ke Depan

Selanjutnya, Bima juga mengatakan pihaknya membahas penyelamatan aset daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi masukan dari KPK, kata Bima, adalah penggunaan teknologi untuk optimalisasi pendapatan daerah.

“Jadi bagaimana wajib pajak itu diterapkan sistem tapping box. Itu sudah kita terapkan,

tetapi kita ingin lebih maju lagi. Artinya nanti setiap rupiah yang masuk, masuk ke pemerintah kota, kalau sekarang kan belum otomatis, jadi teknologi untuk maksimalkan pajak,” jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Boyong Anak Buah Lapor LHKPN ke KPK

Bima kemudian mengatakan dirinya menargetkan penerimaan asli daerah mencapai Rp 1 triliun pada 2020. Peningkatan PAD, kata Bima, ditujukan agar ASN bisa ditingkatkan kesejahteraannya sehingga mengurangi potensi korupsi.

“Tahun depan kita targetnya Rp 1 triliun. Tapi kita ingin lebih progresif lagi. Kita sepakat ingin meningkatkan PAD untuk menyejahterakan ASN untuk mencegah korupsi,” ucap Bima.

 

Baca Juga :